Pengusaha Ungkap Alasan Laporkan Wakil Wali Kota Surabaya ke Polisi

Pengusaha asal Surabaya melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya ke pihak kepolisian. Laporan tersebut mengejutkan publik, mengingat posisi yang diemban oleh pejabat tersebut. Sang pelapor akhirnya buka suara dan mengungkap alasan di balik tindakannya yang berani itu.

Pengusaha Melaporkan Dengan Dugaan Pemerasan

Pengusaha berinisial AR menyebut dirinya mengalami tekanan dan dugaan pemerasan dalam proses kerja sama proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ia mengaku bahwa ada permintaan sejumlah uang yang dianggap tidak wajar dari pihak pejabat terkait.

“Saya tidak bisa menerima permintaan itu. Ini bukan soal nominal, tapi soal etika dan integritas,” ujar AR saat diwawancarai awak media, Jumat (11/4).

Menurut AR, komunikasi yang terjadi antara dirinya dan Wakil Wali Kota itu terekam dalam beberapa bukti yang kini telah diserahkan ke pihak kepolisian sebagai barang bukti pendukung laporan.

Kuasa Hukum AR Beri Penjelasan

Sementara itu, kuasa hukum AR menegaskan bahwa laporan ini bukan bentuk serangan politik. Menurutnya, kliennya hanya ingin menegakkan keadilan dan memastikan bahwa praktik-praktik semacam ini tidak terulang lagi.

“Ini murni persoalan hukum. Kami sudah menyerahkan bukti awal kepada penyidik, dan akan kooperatif dalam setiap tahapan pemeriksaan,” jelas kuasa hukum AR.

Ia juga menyebut bahwa pelaporan ini dilakukan setelah upaya mediasi secara personal gagal dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya memilih jalur hukum sebagai solusi terakhir.

Pihak Wakil Wali Kota Belum Beri Tanggapan

Hingga berita ini diturunkan, Wakil Wali Kota Surabaya yang dilaporkan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Tim media dari Pemerintah Kota Surabaya juga masih menolak berkomentar dengan alasan menunggu klarifikasi dari pejabat terkait.

Sementara itu, sejumlah pihak mulai mendesak agar Pemerintah Kota Surabaya bersikap terbuka dan profesional dalam menangani dugaan kasus ini.

Publik Minta Proses Hukum Transparan

Kasus ini pun mendapat perhatian luas dari publik, khususnya warga Surabaya. Banyak yang meminta agar kasus ini diusut tuntas secara transparan tanpa intervensi. Sejumlah LSM antikorupsi juga mulai menyatakan sikap dan mengawal proses hukum yang sedang berjalan.

Dengan munculnya kasus ini, banyak pihak berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki sistem pengadaan dan pengawasan internal, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.