Dishub Kabupaten Bogor Klaim Sopir Angkot Ikhlas Berikan Sebagian Uang Kompensasi dari Dedi Mulyadi

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor menyampaikan klarifikasi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkutan kota (angkot) yang diberikan oleh anggota DPR RI, Dedi Mulyadi. Dalam pernyataan resminya, Dishub menyebut bahwa para sopir memberikan sebagian uang tersebut secara sukarela dan tanpa paksaan.

Latar Belakang Kompensasi

Dedi Mulyadi diketahui memberikan uang kompensasi kepada para sopir angkot di wilayah Kabupaten Bogor sebagai bentuk bantuan akibat penurunan pendapatan selama masa pembangunan proyek strategis nasional. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dishub setempat.

Namun, muncul laporan bahwa sebagian dana dipotong oleh petugas Dishub, yang kemudian menuai kritik dari masyarakat dan pemerhati transportasi publik.

Pernyataan Resmi Dishub

Kepala Dishub Kabupaten Bogor menyatakan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam proses penyerahan uang kompensasi. Ia menjelaskan bahwa sebagian sopir angkot memberikan sebagian uang kepada petugas sebagai bentuk “ucapan terima kasih” atas bantuan penyaluran dana.

“Tidak ada pemotongan secara sistematis. Mereka memberikan secara ikhlas dan sukarela,” ujar pejabat Dishub dalam konferensi pers.

Respons Sopir dan Masyarakat

Meskipun pihak Dishub menyebut tidak ada unsur paksaan, beberapa sopir mengaku merasa tidak nyaman dengan adanya permintaan uang tersebut. Beberapa di antaranya merasa tertekan meskipun tidak secara langsung dipaksa.

Organisasi pengemudi angkot dan aktivis anti-korupsi mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan.

Langkah Selanjutnya

Pihak DPR RI melalui perwakilan Dedi Mulyadi menyatakan akan menelusuri laporan tersebut dan berkomitmen menjaga transparansi dalam penyaluran bantuan. Sementara itu, Dishub Kabupaten Bogor menyatakan siap bekerja sama jika ada audit atau penyelidikan dari pihak berwenang.

Kesimpulan

Klaim bahwa sopir angkot ikhlas memberikan sebagian uang kompensasi kepada petugas Dishub masih menuai pro dan kontra. Meski disebut sebagai bentuk terima kasih, munculnya tekanan psikologis yang dirasakan sopir menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dalam proses penyaluran bantuan publik untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga integritas lembaga pemerintah.