APBD 2025 Dieksekusi, Sekda Minta Evaluasi Berkala

APBD 2025 Pemerintah Kabupaten/Kota mulai mengeksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Seiring berjalannya pelaksanaan program, Sekretaris Daerah (Sekda) menekankan pentingnya evaluasi secara berkala demi memastikan anggaran terserap dengan efektif dan sesuai sasaran.

APBD 2025 Pelaksanaan Program Mulai Berjalan

Memasuki pertengahan tahun anggaran, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBD 2025 telah memasuki tahap pelaksanaan. Hal ini mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal.

Namun demikian, realisasi anggaran di sejumlah daerah masih tergolong lambat. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat proses lelang, pelaksanaan fisik proyek, serta penyaluran bantuan sosial dan hibah.

Sekda Tekankan Evaluasi Rutin

Menanggapi dinamika pelaksanaan APBD tersebut, Sekretaris Daerah menegaskan perlunya evaluasi secara rutin. Menurutnya, monitoring dan evaluasi bukan hanya sekadar formalitas, melainkan alat penting untuk mengukur efektivitas program.

“Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar berdampak pada pelayanan publik. Jangan sampai hanya habis di administrasi tanpa hasil yang dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam rapat koordinasi mingguan.

Tujuan Evaluasi: Efisiensi dan Transparansi

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa evaluasi berkala juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi serta transparansi penggunaan anggaran. Dengan adanya evaluasi rutin, potensi pemborosan dan penyimpangan anggaran dapat dicegah sejak dini.

Selain itu, hasil evaluasi juga akan menjadi acuan penting dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Program-program yang terbukti tidak efektif akan dievaluasi ulang, bahkan bisa dihentikan, guna memberi ruang bagi program yang lebih bermanfaat.

Harapan Terhadap Kinerja OPD

Akhirnya, Sekda berharap seluruh OPD menunjukkan kinerja yang optimal dalam merealisasikan program kerja tahun ini. Ia juga meminta kepala OPD untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan kegiatan, terlebih yang menyangkut layanan langsung kepada masyarakat.

“Kita sudah punya rencana kerja yang matang. Tinggal bagaimana komitmen kita untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya dengan baik,” pungkasnya.