Masyarakat Desak Polres Usut Penyaluran BBM di SPBU Krooy

Masyarakat Desak di Kaimana, Papua Barat, mendesak Kepolisian Resor (Polres) Kaimana untuk segera mengusut dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Krooy. Pasalnya, masyarakat menilai distribusi BBM di SPBU tersebut tidak merata dan memunculkan kecurigaan adanya praktik penimbunan serta permainan kuota oleh oknum tertentu.

Kelangkaan BBM Picu Keresahan

Dalam beberapa minggu terakhir, antrean panjang kendaraan kerap terlihat di SPBU Krooy, terutama pada pagi hingga siang hari. Hal ini menyebabkan aktivitas warga terganggu, termasuk para nelayan dan ojek yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM jenis pertalite dan solar.

Salah satu warga, Markus, mengatakan bahwa kondisi ini sangat merugikan masyarakat kecil. “Kami antre berjam-jam, tapi kadang BBM sudah habis padahal belum semua kebagian. Kami curiga ada permainan dalam distribusinya,” ujarnya.

Dugaan Penyimpangan dan Permintaan Investigasi

Karena situasi yang terus berulang, warga pun mulai mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan stok dan distribusi BBM di SPBU tersebut. Beberapa dari mereka bahkan menyebut adanya indikasi pengalihan BBM subsidi ke pihak yang tidak berhak, termasuk ke pelaku usaha besar dan pengecer tidak resmi.

Sejumlah tokoh masyarakat mendesak agar Polres Kaimana segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh. “Ini bukan sekadar soal antrean, ini soal keadilan distribusi. Kami minta aparat turun tangan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang,” tegas Tokoh Adat Kaimana, Bapak Yakobus Way.

Tanggapan Pihak Kepolisian

Menanggapi tuntutan masyarakat, Kapolres Kaimana, AKBP I Ketut Widiarta, menyatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Ia juga memastikan bahwa jika terbukti ada pelanggaran, maka tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Kami berkomitmen untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi BBM akan kami tingkatkan, dan jika ada unsur pidana, kami tidak akan ragu menindak,” tegas Kapolres.

Harapan Masyarakat dan Langkah Ke Depan

Masyarakat berharap penyelidikan bisa dilakukan secara terbuka dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap aparat dan pengelola SPBU bisa kembali pulih. Selain itu, warga meminta agar sistem distribusi BBM diperbaiki dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, pihak Pemerintah Daerah Kaimana juga diharapkan ikut andil dalam memastikan kelancaran dan pemerataan distribusi BBM, khususnya untuk kelompok rentan seperti nelayan, petani, dan pengemudi angkutan umum.